Perusahaan multinasional menghadapi tantangan khusus: sistem AI global mereka sering berada di luar Indonesia, sementara data pelanggan dan karyawan Indonesia tunduk pada UU PDP. Panduan ini membantu mengelola transfer data lintas negara. Ini bukan nasihat hukum.
Mengapa MNC menghadapi isu ini
Perusahaan multinasional sering mengarahkan data ke platform AI global atau pusat data grup di luar Indonesia. Jika itu data pribadi orang Indonesia, transfer tersebut memicu aturan lintas negara UU PDP dan bisa menambah paparan hukum asing seperti US CLOUD Act.
Aturan Pasal 56: kerangka tiga lapis
UU PDP Pasal 56 menetapkan:
- Negara tujuan punya perlindungan setara atau lebih tinggi; atau
- Ada perlindungan yang memadai dan mengikat (mis. klausul kontraktual antar-entitas grup); atau
- Ada persetujuan subjek data.
Belum ada daftar negara setara, jadi pengendali menilai sendiri tiap tujuan. Putusan MK 137/PUU-XXIII/2025 (19 Januari 2026) menegaskan hal ini — transfer adalah tindakan administratif/teknis, dan pengendali tetap memverifikasi kememadaian perlindungan (Conflict of Laws).
Pendekatan: arsitektur hibrida
Cara paling menyederhanakan kepatuhan adalah memproses data sensitif Indonesia secara lokal, alih mengirimkannya ke sistem global:
| Jenis data | Pemrosesan |
|---|---|
| Data umum / non-pribadi | Sistem global grup |
| Data pribadi sensitif Indonesia | Lokal / self-hosted di region Indonesia |
Ini mengurangi transfer lintas negara dan paparan hukum asing — lihat on-premise atau cloud dan kedaulatan data.
osFoundry mendukung per-region storage pinning dan self-hosting di akun cloud Anda, serta BYOK untuk memilih model lokal bagi data sensitif — memungkinkan arsitektur hibrida yang patuh. dgm, mitra integrasi independen, merancang arsitektur ini untuk MNC yang beroperasi di Indonesia.
Kesimpulan
Bagi MNC, AI yang patuh berarti mengelola transfer data lintas negara per Pasal 56 — paling sederhana dengan memproses data sensitif Indonesia secara lokal dalam arsitektur hibrida. Hubungi dgm untuk merancang arsitektur AI lintas negara yang patuh.